RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny), menjadi responden pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022, di kediamannya, Jalan Amirullah, Jumat (28/10/2022), yang dijalankan Badan Pusat Statistik (BPS).
Pendataan ini dipimpin langsung Kepala BPS Makassar, Syahrir Wahab. Tujuannya, untuk melakukan integrasi program menuju satu data Indonesia.
Danny tampak menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam pengisian kuesioner, seperti mengenai data sosial-ekonomi, demografi, pendidikan, hingga kesehatan.
Baca Juga : KALLA dan Pemkot Makassar Teken MoU Revitalisasi Taman Hasanuddin
Syahrir mengatakan, dengan disiplin dalam pendataan tentu akan sangat membantu kerja BPS untuk menata dan mengelompokkan pendataan warga.
“Jadi, Regsosek ini tujuannya untuk mendata masyarakat. Harus ada data tunggal terkait identitas dirinya, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraannya. Ini sebagai awal agar pemerintah dapat menjalankan program kerjanya secara maksimal,” kata Syahrir.
Regsosek 2022 mulai dijalankan sejak 15 Oktober dan akan berakhir pada 14 November nanti. Semua penduduk Indonesia wajib untuk didata sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pemerintah, seperti pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, hingga administrasi kependudukan.
Baca Juga : Usulkan Diri Masuk Jejaring Kota Kreatif UNESCO, Makassar Dorong Branding ‘Kota Makan Enak’
Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, pun mendukung pendataan awal Regsosek 2022. Dia menyampaikan agar seluruh warga Makassar ikut menyukseskan kegiatan ini.
"Pendataan ini diikuti seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali. Ini sangat penting sebagai data rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan pelayanan publik," ujarnya.
Danny Pomanto berharap melalui Regsosek ini akan dihasilkan data terpadu kondisi sosial dan ekonomi keluarga serta data pemeringkatan dan profil keluarga sasaran perlindungan sosial.
Baca Juga : USAID ERAT dan Pemkot Makassar Gelar Lokakarya Penggunaan Data untuk Pencegahan Perkawinan Anak
"Ke depan ketika ada program pemerintah, tinggal melihat data BPS saja pengelompokan masyarakat sesuai tingkat kesejahteraan hidupnya,” ucapnya.
